PEMBAHASAN
1. PEREKONOMIAN INDONESIA PADA
MASA PEMERINTAHAN SBY
A. Kondisi Perekonomian Semasa
Pemerintahan SBY
Kondisi
perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang
sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010, seiring
pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga
2009. Terbukti, perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh
krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Kinerja perekonomian
Indonesia akan terus bertambah baik, tapi harus disesuaikan dengan kondisi
global yang sedang bergejolak. Ekonomi Indonesia akan terus berkembang, apalagi
pasar finansial, walaupun sempat terpengaruh krisis, tetapi telah membuktikan
mampu bertahan.
Sementara
itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor
eksternal perekonomian Indonesia. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) berhasil mendobrak dan menjadi katarsis terhadap kebuntuan
tersebut. Korupsi dan kemiskinan tetap menjadi masalah di Indonesia. Namun
setelah beberapa tahun berada dalam kepemimpinan nasional yang tidak menentu,
SBY telah berhasil menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia.
Salah satu
penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan
pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang
Negara. Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan
yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun
masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makro ekonomi
yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh.
Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota
besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak
warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Pada pemerintahan
SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau
menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai
kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada
tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan
dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi
pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia
terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai saat ini belum
terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan
kasus Bank Century ini.
Bank
Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5 -
6 % pada 2010 dan meningkat menjadi 6 - 6,5 % pada 2011. Dengan demikian
prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.
Tingkat
pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif
lebih baik dibanding pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata pemerintahan
Soeharto (1990-1997) yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. Tetapi, dibanding
kinerja Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya sekitar 7%,
kinerja pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan. Pertumbuhan ekonomi
era Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka 9,9%. Rata-rata
pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK selama lima tahun menjadi 6,4%, angka
yang mendekati target 6,6%
Kebijakan
menaikkan harga BBM 1 Oktober 2005, dan sebelumnya Maret 2005, ternyata
berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya. Pemerintahan SBY-JK
memang harus menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan APBN yang makin berat
karena lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM tersebut telah mendorong
tingkat inflasi Oktober 2005 mencapai 8,7% (MoM) yang merupakan puncak tingkat
inflasi bulanan selama tahun 2005 dan akhirnya ditutup dengan angka 17,1% per
Desember 30, 2005 (YoY). Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan biaya
transportasi lebih 40% dan harga bahan makanan 18%. Core inflation pun naik
menjadi 9,4%, yang menunjukkan kebijakan Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang
otoritas moneter menjadi tidak sepenuhnya efektif. Inflasi yang mencapai dua
digit ini jauh melampaui angka target inflasi APBNP II tahun 2005 sebesar 8,6%.
Inflasi sampai bulan Februari 2006 (YoY) masih amat tinggi 17,92%, bandingkan
dengan Februari 2005 (YoY) 7,15% atau Februari 2004 (YoY) yang hanya 4,6%.
Efek inflasi
tahun 2005 cukup berpengaruh terhadap tingkat suku bunga Sertifikat Bank
Indonesia (SBI), yang menjadi referensi suku bunga simpanan di dunia perbankan.
Data Harga Bahan Bakar Minyak 2004 vs 2009
(Naik)
|
Harga
|
2004
|
2009
|
Catatan
|
|
Minyak Mentah Dunia/ barel
|
~ USD 40
|
~ USD 45
|
Harga hampir sama
|
|
Premium
|
Rp 1810
|
Rp 4500
|
Naik 249%
|
|
Minyak Solar
|
Rp 1890
|
Rp 4500
|
Naik 238%
|
|
Minyak Tanah
|
Rp 700
|
Rp 2500
|
Naik 370%
|
Dengan
kondisi harga minyak yang sudah turun dibawah USD 50 per barel, namun harga
jual premium yang masih Rp 4500 per liter (sedangkan harga ekonomis Rp 3800 per
liter). Maka sangat ironis bahwa dalam kemiskinan, para supir angkot harus
mensubsidi setiap liter premium yang dibelinya kepada pemerintah. Sungguh
ironis ditengah kelangkaan minyak tanah, para nelayan turut mensubsidi setiap
liter solar yang dibelinya kepada pemerintah. Dalam kesulitan ekonomi global,
pemerintah bahkan memperoleh keuntungan Rp 1 triluin dari penjualan premium dan
solar kepada rakyatnya sendiri. Inilah sejarah yang tidak dapat dilupakan.
Selama lebih 60 tahun merdeka, pemerintah selalu membantu rakyat miskin dengan
menjual harga minyak yang lebih ekonomis (dan rendah), namun sekarang sudah
tidak lagi rakyatlah yang mensubsidi pemerintah.
Berdasarkan
janji kampanye dan usaha untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, pemerintah
SBY-JK selama 4 tahun belum mampu memenuhi target janjinya yakni pertumbuhan
ekonomi rata-rata di atas 6.6%. Sampai tahun 2008, pemerintah SBY-JK hanya
mampu meningkatkan pertumbuhan rata-rata 5.9% padahal harga barang dan jasa
(inflasi) naik di atas 10.3%. Ini menandakan secara ekonomi makro, pemerintah
gagal mensejahterakan rakyat. Tidak ada prestasi yang patut diiklankan oleh
Demokrat di bidang ekonomi.
|
Pertumbuhan
|
Janji Target
|
Realisasi
|
Keterangan
|
|
2004
|
ND
|
5.1%
|
|
|
2005
|
5.6%
|
Tercapai
|
|
|
2006
|
6.1%
|
5.5%
|
Tidak
tercapai
|
|
2007
|
6.7%
|
6.3%
|
Tidak
tercapai
|
|
2008
|
7.2%
|
Tidak
tercapai
|
|
|
2009
|
7.6%
|
5.0%
|
Tidak
tercapai
|
Tingkat Inflasi 2004-2009 (Naik)
Secara umum setiap tahun inflasi akan naik. Namun, pemerintah akan
dikatakan berhasil secara makro ekonomi jika tingkat inflasi dibawah angka
pertumbuhan ekonomi. Dan faktanya adalah inflasi selama 4 tahun 2 kali lebih
besar dari pertumbuhan ekonomi.
|
Tingkat Inflasi
|
Janji Target
|
Fakta
|
Catatan Pencapaian
|
|
2004
|
|
6.4%
|
|
|
2005
|
7.0%
|
17.1%
|
Gagal
|
|
2006
|
5.5%
|
6.6%
|
Gagal
|
|
2007
|
5.0%
|
6.6%
|
Gagal
|
|
2008
|
4.0%
|
11.0%
|
Gagal
|
Selama 4 tahun pemerintahan, Demokrat yang terus mendukung SBY tidak
mampu mengendalikan harga barang dan jasa sesuai dengan janji yang tertuang
dalam kampanye dan RPM yakni rata-rata
mengalami inflasi 5.4% (2004-2009) atau 4.9% (2004-2008). Fakta yang terjadi
adalah harga barang dan jasa meroket dengan tingkat inflasi rata-rata 10.3%
selama periode 2004-2008. Kenaikan harga barang dan jasa melebihi 200% dari
target semula.
Jumlah Penduduk Miskin
Sasaran pertama adalah pengurangan kemiskinan
dan pengangguran dengan target
berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6 persen pada
tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 dan berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5 persen pada
tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009.|
Penduduk Miskin
|
Jumlah
|
Persentase
|
Catatan
|
|
2004
|
36.1 juta
|
16.6%
|
|
|
2005
|
35.1 juta
|
16.0%
|
Februari 2005
|
|
2006
|
39.3 juta
|
17.8%
|
Maret 2006
|
|
2007
|
37.2 juta
|
16.6%
|
Maret 2007
|
|
2008
|
35.0 juta
|
15.4%
|
Maret 2008
|
|
2009
|
|
8.2%
|
|
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil mencatat, pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memperbesar utang dalam jumlah sangat besar.
Posisi utang tersebut merupakan utang terbesar sepanjang sejarah RI.
Berdasarkan catatan koalisi, utang pemerintah sampai Januari 2009
meningkat 31 persen dalam lima
tahun terakhir. Posisi utang pada Desember 2003 sebesar Rp 1.275 triliun.
Adapun posisi utang Januari 2009 sebesar Rp 1.667 triliun atau naik Rp 392
triliun. Apabila pada tahun 2004, utang per kapita Indonesia Rp 5,8 juta per
kepala, pada Februari 2009 utang per kapita menjadi Rp 7,7 juta per kepala.
Memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, koalisi
menilai rezim sekarang ini adalah rezim anti-subsidi. Hal itu dibuktikan dengan
turunnya secara drastis subsidi. Pada tahun 2004 jumah subsidi masih sebesar
6,3 persen dari produk domestik bruto. Namun, sampai 2009, jumlah subsidi untuk
kepentingan rakyat tinggal 0,3 persen dari PDB.
Pendidikan merupakan hal mendasar. Pendidikanlah yang menentukan
kualitas sumber daya manusia. Kebijakan dalam bidang pendidikan diterapkan oleh
kepemimpinan SBY. Beberapa diantaranya adalah meningkatkan anggaran pendidikan
menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi
gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun
fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah
prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika dalam proses
pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif
dan berkualitas.
Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 % dari APBN untuk memastikan
pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun dan
dilanjutkan secara bertahap pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA.
Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang
berkualitas agar makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang
beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan
suka bekerja keras. Meneruskan perbaikan kualitas guru, dosen serta peneliti
agar menjadi pilar pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan
lingkungan yang inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang
tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya.
Selain program sertifikasi guru untuk menjaga mutu, juga akan
ditingkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi para guru termasuk program
pendidikan bergelar bagi para guru agar sesuai dengan bidang pelajaran yang
diajarkan dan semakin bermutu dalam memberikan pengajaran pada siswa.
Memperbaiki remunerasi guru dan melanjutkan upaya perbaikan penghasilan
kepada guru, dosen, dan para peneliti.Memperluas penerapan dari kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan
pembangunan di bidang pendidikan. Mendorong partisipasi masyarakat (terutama
orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan
yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan
kedepan.
Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan,
baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal.
Pemberiaan program beasiswa serta pelaksanaan dan perluasan Program Keluarga
Harapan (PKH), serta memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dengan
syarat mereka mengirimkan anaknya ke bangku sekolah.
A. Keberhasilan SBY selama memerintah pada bidang
Ekonomi
Saat membuka
Rapat Kerja tentang Pelaksanaan Program Pembangunan 2011 di Jakarta Convention
Center, Senin (10/1/2011), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan
mantap memaparkan 10 capaian (keberhasilan pemerintah pada tahun 2010
tersebut), yaitu :
1. Ekonomi terus tumbuh dan berkembang dengan
fundamental yang semakin kuat pada 2010. Hal ini, antara lain, tercermin dengan
indeks harga saham gabungan Indonesia
yang terus membaik, daya saing Indonesia
di tingkat dunia yang tinggi, nilai ekspor, investasi, dan cadangan devisa yang
terus membaik.
2. Sejumlah indikator kesejahteraan rakyat mengalami
kemajuan penting. Dunia memberikan penilaian pada Top Ten Movers, istilahnya
prestasi Indonesia
dan 9 negara yang lain di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan
penghasilan penduduk kita.
3. Stabilitas politik terjaga dan kehidupan demokrasi
makin berkembang. Check and balances antara pemerintah pusat, DPR dan DPRD,
berjalan dengan baik. Pelaksanaan pemilu juga prinsipnya berjalan dengan
lancar.
4. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, mencatat
sejumlah prestasi. Begitu pula dengan pemberantasan terorisme dan narkoba.
5. Terjaga baiknya keamanan dalam negeri walaupun
masih terdapat konflik masyarakat dalam skala kecil.
6. Proses perbaikan iklim investasi dan pelayanan publik
di banyak daerah. Hambatan birokrasi dan iklim investasi serta pelayanan publik
di banyak daerah mengalami kemajuan.
7. Angka kemiskinan dan pengangguran terus ditekan
meskipun tetap rawan dengan gejolak perekonomian Indonesia. Presiden meminta pemerintah
tetap cekatan dan memiliki rencana darurat. “Meskipun, dengarkan kata-kata
saya, meskipun bisa kita turunkan kemiskinan dan pengangguran, tetapi tetap
rawan terhadap gejolak perekonomian dunia. Jangan terlambat kita
mengantisipasinya, jangan kita tidak punya rencana kontigensi, dan jangan pula
kita tidak cekatan memecahkan masalah bilamana dampak dari krisis global itu
terjadi,” kata Presiden.
8. Beberapa indikator ekonomi penting Indonesia mencatat rekor baru dalam sejarah,
seperti income perkapita sekarang sudah tembus 3 ribu dolar AS, lima tahun lalu masih
1.186 dolar AS. Cadangan devisa dulu 36 miliar dolar AS, sekarang 96 miliar
hampir 100 miliar dolar AS. Kenaikan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) yang
tertinggi di dunia, naik 46 perssen. Pendapatan domestik bruto kita meningkat
dan Indonesia
kini peringkat 16 ekonomi di dunia.
9. Makin baiknya upaya pengembangan koperasi usaha
kecil dan menengah, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)Sedangkan
Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja Bappenas Rahma Iryanti
di Jakarta, Kamis (7/01/2011) mengungkapkan angka pengangguran 2010 diprediksi
turun menjadi 7,6 persen dari kisaran 7,87 persen tahun lalu. Penurunan
tersebut seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian.
10. Indonesia makin berperan dalam hubungan
internasional, makin nyata peran kita, baik dalam mengatasi krisis ekonomi
global, dalam hubungan G20, APEC, East Asia Summit, ASEAN, G8 plus, dan
pemeliharan perdamaian dunia. “Kita aktif sekali dalam menjaga ketertiban dan
perdamaian dunia dan juga kerja sama mengatasi perubahan iklim,” tegas
Presiden, sebagaimana dipublikasikan juga di situs resmi Presiden SBY
(presidensby.info)
Rahma Iryanti
mengatakan, kondisi ketenagakerjaan saat ini sudah menunjukkan perbaikan.
Jumlah pengangguran terbuka menurun dari 11,90 juta (11,24 persen) pada 2005
menjadi 8,96 juta (7,87 persen) pada 2009. Sementara kesempatan kerja yang
tersedia selama 2005-2009 tumbuh sebesar rata-rata 2,78 persen per tahun atau
bertambah 10,91 juta orang. Menurutnya, bertambahnya jumlah kesempatan kerja di
2010 tidak dapat dilepaskan dari kondisi perekonomian yang menunjukkan angka
pertumbuhan di atas 6 persen pada periode 2007-2008. Masing-masing sektor
ekonomi memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda dalam hal serapan tenaga
kerja. Disebutkan, antara periode 2005-2009 sektor jasa kemasyarakatan memiliki
angka elastisitas yang paling tinggi.
Ditegaskan,
sektor yang diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja yang besar adalah
dari sektor industri. Karena 60,0 persen tenaga kerja Indonesia
berada pada lapangan kerja formal. Perkembangan sektor pekerja formal dari
tahun ke tahun tumbuh dengan baik. Misalnya, pada 2005 pekerja di bidang
pertanian mencapai 2,9 juta, industri 7,9 juta, dan jasa 17,8 juta orang.
Sedangkan pada 2009 mengalami perubahan pada sektor pertanian sebesar 3,2 juta,
sektor industri 7,5 juta,dan jasa 21,2 juta. “Saya cukup optimistis tahun ini
kita bisa mencapai target pengurangan jumlah pengangguran menjadi 7,6 persen,”
katanya.
C. Penyebab Keberhasilan Presiden SBY
Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah
yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang
Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima
tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia
mengenai Indonesia.
Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan
makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara
menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi
dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat,
masih banyak warga Indonesia
yang hidup di bawah garis kemiskinan.
2.
PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN JOKOWI
Kelangsungan
perekonomian Negara juga ditentukan oleh kinerja pemimpin yang mempunyai
visi dan misi yang sejalan dengan kebutuhan rakyat Indonesia
dalam hal ini seorang presiden dan wakil presiden mempunyai peran penting dalam
memajukan perekonomian Negara Republik Indonesia. Setiap pergantian
kepempinan yang lama di serahkan kepada kepemimpinan yang baru harus ada
evaluasi kinerja tentang program-program perekonomian jangka panjang yang
belum selesai pada akhir masa jabatan agar dapat dilanjutkan pada kepemimpinan
yang baru. Sehingga semua yang telah di programkan oleh kepemimpinan yang lama
tidak berhenti di tengah jalan. Berikut ini gambaran perekonomian pada beberapa
sektor saat pemerintahan Jokowi – JK :
1.
Pasar
Saham
Puncak
perayaan demokrasi di Indonesia
telah dilaksanakan pada 9 Juli 2014, di mana masyarakat Indonesia menyuarakan hak pilih mereka untuk
menentukan presiden dan wakil presiden Indonesia untuk 5 tahun mendatang.
Sebelum hasil resmi Pilpres 2014 diumumkan pada 22 Juli mendatang, Citibank Indonesia
mengambil inisiatif untuk menggelar seminar Citibank Mid Year Market Outlook
Post Presidential Election Dengan menghadirkan beberapa pembicara yang
bergerak di bidang ekonomi maupun politik, seminar ini dirancang untuk
memberikan gambaran dan pandangan terkait peluang dan tantangan investasi
pasca Pilpres 2014 agar nasabah Citibank dapat memetakan strategi investasi
mereka secara akurat dalam situasi politik dan ekonomi yang masih dinamis.
Pilpres 2014 ini merupakan pemilu yang fenomenal dengan tingkat partisipasi
yang sangat tinggi. Hingga mencapai lebih dari 180 juta warga negara baik yang
berdomisili di dalam maupun luar negeri.
Pilpres
kali ini juga mengundang perhatian khusus dari masyarakat internasional,
mengingat besarnya prospek dan potensi ekonomi Indonesia di masa mendatang.
Potensi Indonesia
yang akan dikelola oleh pemerintahan Presiden terpilih untuk masa jabatan
2014-2019, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur yang akan
menunjukkan bangkitnya investasi dan perekonomian negara.
Visi
ekonomi jangka panjang untuk 15-20 tahun ke depan menjadi hal yang wajib
dimiliki oleh pemerintahan baru. Dengan pertumbuhan global yang melambat,
reformasi struktural dibutuhkan untuk mempertahankan pertumbuhan
perekonomian di atas 5%. Selain itu, diperlukan penguatan sektor-sektor
berorientasi ekspor sebagai sumber devisa.
Sektor
transportasi umum juga harus dibangun untuk mengurangi intensitas penggunaan
dan impor bahan bakar minyak, katanya. Dengan sorotan dan perhatian masyarakat
internasional, Pilpres 2014 bisa memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk
mengukuhkan posisinya di mata dunia yang telah dibangun oleh pemerintah saat
ini, sekaligus memastikan keberlangsungan dukungan dari pihak luar untuk tetap
terjalin dengan pemerintahan yang baru.
Indonesia turut
menyampaikan optimismenya terhadap kemampuan Presiden terpilih untuk
melanjutkan perbaikan kondisi makro ekonomi Indonesia. Harapan para investor
yang tadinya wait and see akan mulai berinvestasi kembali, dan optimis dana
kelolaan dapat tumbuh 51% di akhir 2014.
Persiapan
oleh TNI dan Polri terkait pengawasan dan pengamanan Pilpres kali ini tampak
lebih matang. Faktor sejarah juga menunjukkan bahwa pemilihan presiden
maupun pemilihan legislatif di Indonesia
tidak pernah sekalipun memicu kekerasan atau tindakan anarkis dari masyarakat.
Dan dengan sorotan dan minat dari masyarakat internasional yang begitu besar,
ada motivasi tambahan bagi pemerintah saat ini untuk bisa menutup masa
kepemerintahan dengan penyelenggaraan Pilpres yang aman dan juga lancar.
Mengenai
pasar saham menjelang hasil resmi pemilihan Presiden, valuasi pasar saham masih
berada dalam level yang wajar dan masih jauh di bawah level pada 2008.
Secara regional, return on equity dari emiten Indonesia pun masih merupakan yang
tertinggi. Terlihat bahwa ruang untuk terjadinya earnings upgrade masih besar,
sementara hasil Pilpres 2014 dan perbaikan kondisi makro dapat menjadi
katalis positif.
Dalam
kondisi seperti ini, produk investasi dengan tema infrastruktur yang memiliki
strategi bottom up dapat memberikan potensi kenaikan nilai investasi dari
pertumbuhan pendapatan kelas menengah dan meningkatnya belanja
infrastruktur.
2.
Kenaikan
BBM
Argumen
yang seolah tidak ada pilihan lain selain menaikkan harga BBM, itu sangat
menyesatkan. Ini bukan soal berani atau tidak, populer atau tidak, tetapi
menyangkut 100 juta orang lebih yang menggunakan BBM. Kenaikan harga BBM
bersubsidi akan memengaruhi sekitar 100 juta jiwa, yang terdiri dari 86,3 juta
pengguna sepeda motor, 2,2 juta nelayan, dan 3 juta kendaraan umum. Kenaikan
harga BBM yang praktis juga meningkatkan inflasi akan memengaruhi 150 juta
jiwa, termasuk ibu rumah tangga.
Merujuk
pada definisi orang miskin versi Bank Dunia (penghasilan 2 dollar AS per hari),
bahwa akan ada sekitar 10 juta masyarakat hampir miskin yang akan jatuh dalam
kategori miskin. Untuk itu, semestinya ada subsidi silang antara pengguna BBM
yang kaya dan yang miskin. Adanya BBM rakyat dengan mengurangi kadar oktan dari
88 menjadi 80-83 untuk mengurangi ongkos produksi. Dengan cara ini, mobil mewah
yang biasanya masih bisa menggunakan BBM bersubsidi akan berhenti melakukan hal
yang sama. Pasalnya, kadar oktan yang lebih rendah akan mempercepat kerusakan
mesin. Biaya perbaikannya pun mahal.
Sementara
itu, untuk orang kaya, dia mengusulkan kenaikan harga pertamax (oktan 92)
dan pertamax plus (oktan 94) dari Rp 11.000 menjadi Rp 13.000-Rp 15.000. Jadi,
ada prinsip subsidi silang. Yang lebih kaya bayar lebih mahal, yang BBM rakyat
tidak perlu naik, bahkan bisa diturunin Rp 800.
Untuk
pengontrolan, ada dua hal yang bisa dimanfaatkan dalam sistem ini. Selain
dengan metode pengurangan kadar oktan di atas, pengawasan bisa diperketat
dengan menggunakan warna berbeda untuk tangki dan pipa di SPBU. BBM rakyat
menggunakan warna biru, sedangkan pertamax warna merah. Tetapi kebijakan yang
dijalankan saat ini adalah penghapusan subsidi BBM, sehingga harga BBM
mengikuti perkembangan pasar. Harga BBM disesuaikan setiap 2 minggu sekali dan
dibedakan berdasarkan lokasi distribusinya. Pada awal bulan mei 2015 harga
premium untuk daerah Jamali (Jawa, Madura dan Bali)
Rp 7600,-/liter, solar Rp 6900,-/liter dan harga Pertamax Rp 8800,-/liter, sedangkan
untuk daerah diluar Jamali harga premium Rp 7300,-/liter, solar Rp 6900,-/liter
dan pertamax Rp 8800,-/liter.
3.
Subsidi
BBM Di Negara lain
Tak
hanya di Indonesia,
subsidi bahan bakar minyak (BBM) salah sasaran. Kondisi serupa juga terjadi di
negara-negara lain yang masih memberikan subsidi BBM kepada rakyatnya. Jadi
memang salah sasaran tidak hanya di Indonesia. Tapi di seluruh negara
yang memberikan subsidi, Mesir, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, UES, Arab Saudi, itu
semua salah sasaran. studi International Monetary Fund (IMF) mencatat sebanyak
61 % subsidi BBM di negara-negara yang menerapkan subsidi, jatuh kepada 20 %
orang terkaya di negara tersebut. Sementara itu, sebanyak 19 persen subsidi BBM
jatuh pada kelompok kelas menengah. Jadi, kalau dijumlah, kelompok menengah dan
atas itu menikmati 80 persen subsidi BBM, hal tersebut terjadi lantaran kelas
menengah dan atas lebih banyak mengkonsumsi BBM. Mereka punya mobil
besar, tangkinya 50 liter. Sementara rakyat miskin itu dapatnya Cuma 3 persen,
karena (tangki) motornya kecil, dua-tiga liter sudah penuh, subsidi BBM ini
membuat pelaku pasar tidak memiliki sentimen positif terhadap fiskal Indonesia.
Terkait dengan rencana Gubernur The Federal Reserve untuk mengerek suku bunga
atau Fed Rate, pemerintah perlu melakukan perbaikan fiskal. Lebih Pemerintahan
mendatang diharapkan tidak mengalokasikan anggaran terlalu besar untuk subsidi
BBM, seperti saat ini. Selain tidak sehat bagi APBN, subsidi BBM yang terlalu
besar membuat pelaku ekonomi tidak confidence terhadap Indonesia.
Jadi, paradigmanya bukan Memberi subsidi banyak supaya rakyatnya senang.
Yang benar adalah bagaimana kita memperbaiki struktur kita. Karena
struktur kita itu akan dinilai oleh para pelaku ekonomi, pelaku ekonomi
domestik dan global itu akan melihat itu. Kalau APBN-nya tidak reliable,
apalagi salah sasaran, pelaku pasar tidak percaya. Adanya pengurangan
subsidi BBM secara gradual. Pada tahap awal pemerintahan Jokowi, harga BBM
bersubsidi bisa dinaikkan Rp 2.000 per liter. Alasannya, kalau naikkan Rp 5.00,
Rp 1.000, dengan menaikkan Rp 2.000, orang marahnya sama saja.
Koalisi
Merah-Putih di parlemen kemungkinan menjadi batu sandungan bagi presiden
terpilih Joko Widodo dalam mengambil keputusan menaikkan harga bahan bakar
minyak (BBM) bersubsidi. sangat mungkin bagi Jokowi untuk menaikkan BBM
bersubsidi usai dilantik, pada 20 Oktober 2014 mendatang. Pertama, Jokowi bisa
mengambil keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi pada November 2014.
Pertimbangannya, pada bulan tersebut, inflasi tergolong rendah. Selain itu,
pada bulan November, pemerintahan baru juga tengah mempersiapkan APBN
2015 yang lebih baik lagi. Tapi kalau itu tidak bisa dilakukan karena terlalu
dekat dengan saat beliau (Jokowi) dilantik, maka opsi berikutnya. Pertimbangannya,
pada Januari dan Februari biasanya inflasi cenderung tinggi, dipicu musim
penghujan dan banjir. kalau sudah mulai Maret itu sudah mulai turun. Jika
dinaikkan pada bulan November 2014, sekitar Rp 2.000 per liter, maka APBN-P
2014 bisa lebih hemat Rp 70 triliun. Artinya pula, jika Jokowi mau menaikkan
harga pada November 2014, maka APBN 2015 tidak perlu dibebani carryover subsidi
BBM tahun ini. Kalau dinaikkan November 2014 itu bagus sekali. Cuma masalahnya
itu masih terlalu dekat dengan pelantikan. karakter Jokowi yang bisa
mengomunikasikan keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi, meski tetap ada
pertentangan.
Warisan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bantuan Langsung Tunai (BLT) diakui
merupakan jaring pengaman sosial terbaik, untuk menanggulangi dampak kenaikan
bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terhadap masyarakat miskin non-produktif.
Bantuan cash adalah cara paling masuk akal yang bisa diberikan pemerintah bagi
warga non-produktif, yang terkena dampak turunan kenaikan BBM bersubsidi.
Kelemahan dalam distribusi pasti ada. Semua sistem, apapun itu, pasti ada
resikonya. Tim transisi presiden terpilih Joko Widodo kini tengah mendesain
skema kenaikan harga BBM beserta kompensasi yang bakal diberikan. Di antaranya
dengan menciptakan lapangan pekerjaan selama enam bulan ke depan serta bantuan
cash. bantuan cash yang tengah dirancang pada prinsipnya sama dengan BLT
era SBY. Yang penting belajar dari pengalaman. Misalnya salah alokasi,
lalu kerumunan yang terlalu banyak. Jika bantuan tunai serupa BLT tetap ada,
validitas data penerima harus dimutakhirkan. Meski diakuinya data kependudukan
saat ini masih kacau. Diperkirkan,
anggaran yang dibutuhkan untuk bantuan cash sekitar Rp 6 triliun hingga Rp 10
triliun. Menurutnya, itu cukup untuk mengamankan masyarakat miskin dari inflasi
akibat kenaikan harga BBM pada November 2014. Jika harga BBM bersubsidi naik Rp
2.000 per liter pada bulan itu, inflasi hingga akhir tahun diperhitungkan
mencapai 6 persen.
Pemerintah
dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong pemerintahan Joko
Widodo untuk menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada tahun
depan. Pasalnya dengan kebijakan tersebut, akan ada penghematan anggaran negara
hampir Rp 100 triliun. Kalau pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi di
2015 sebesar Rp 1.000 per liter, negara bisa saving Rp 48 triliun. Sedangkan
kalau naik Rp 2.000 per liter, saving-nya Rp 96 triliun. Nilai penghematan
tersebut, mampu mempersempit defisit anggaran hampir sekitar satu persen.
Artinya dengan menyesuaikan harga BBM subsidi, pemerintahan Jokowi dapat
menurunkan defisit anggaran dari 2,32 persen dalam RAPBN 2015 menjadi 1,32
persen. Penyesuaian harga, merupakan keputusan strategis di situasi
pemerintahan transisi seperti sekarang ini. Mengambil kebijakan tersebut tentu
bukan perkara mudah.
4.
Kenaikan
Harga Sembako
Di
akhir pekan ini, harga-harga bahan pokok tidak mengalami perubahan atau stabil.
Harga bahan pokok di pasar tradisional tidak terimbas kelangkaan bahan
bakar minyak (BBM) subsidi. Dipasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, harga
telur masih belum bergerak di kisaran Rp 20 ribu per kilogram (kg). Harga gula
pasir pun masih bertengger di Rp 11 ribu per kg. Sampai saat ini distribusi
bahan pokok masih lancar, sehingga harga-harga bahan pokok tersebut juga
cenderung tidak bergerak. Namun, kemungkinan besar kelangkaan BBM subsidi akan
berdampak dalam waktu dekat ini.
PT
Pertamina (Persero) telah melakukan normalisasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi atas
instruksi Menteri Kordinator (Menko) Bidang Perekonomian Chairul Tandjung.
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Chatib Basri menegaskan, permintaan
pemerintah melalui Chairul Tandjung tersebut bukan berarti menganjurkan agar
konsumsi BBM bersubsidi melebihi dari kuota yang ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014. yang menyebutkan bahwa
anggaran untuk BBM subsidi bisa ditambah jika terpengaruh pelemahan nilai tukar
dan harga minyak dunia.
Antrian
pembelian bahan bakar minyak (BBM) khususnya jenis premium bersubsidi di
sejumlah stasiun bahan bakar umum (SPBU) terus terjadi. Kondisi itu berakibat
banyak bagi pengendara sepeda motor yang beralih ke BBM non subsidi jenis
pertamax. Lebih lanjut Ahmad menjelaskan, kuota per hari di SPBU nya untuk
premium bersubsidi sebanyak 32 kilo liter. Namun, sejak adanya pembatasan dari
Pertamina, pihaknya hanya mendapatkan 16 kilo liter. Sementara sejumlah
pengendara motor mengaku terpaksa mengisi Pertamax karena premium bersubsidi
sudah habis. Kalaupun stoknya masih ada, tapi antreannya panjang. Umumnya, para
pengendara motor membeli premium Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu. Mulai 18
Agustus 2014, PT Pertamina (Persero) telah melakukan pemangkasan jatah harian
BBM subsidi di setiap SPBU dari 5 persen hingga 15 persen sebagai dampak pengurangan
kuota BBM subsidi 2014. Pertamina mendorong agar orang-orang mampu membeli BBM
non subsidi seperti Pertamax, agar tak terjadi antrean kendaraan.
5.
Kenaikan
Tarif angkutan
Kenaikan
ongkos angkutan umum diperbolehkan asal sesuai dengan kebijakan Pemerintah
Daerah kata mangidaan sesuai penutupan posko nasional angkutan lebaran terpadu
dikantor kementrian perhubungan jakarta rabu, 6 Agustus 2014 Sejumlah pengusaha
angkutan umum di daerah menaikan tarif, setelah pembelian solar dibatasi oleh
badan pengatur hilir minyak dan gas bumi pembatasan ini diprediksi meningkatkan
biaya operasional hingga 65 persen. Pengusaha angkutan umum di jakarta pusat mengalami dampak langsung
setelah solar dibatasi, dari 300 kopaja yg beroperasi pusat tinggal sisa
150 unit.
Pemerintah
hanya menentukan tarif angkutan umum untuk jenis angkutan bus antarkota
antarprovinsi (AKAP) dan bus antarkota dalam provinsi (AKDP), yakni
melalui ketentuan tarif batas atas dan batas bawah. Sedangkan, sambung dia,
untuk tarif angkutan umum di tingkat lokal, seperti MPU tidak ada ketentuan
khusus pada musim mudik Lebaran kali ini.
Tarif
angkutan umum lokal, katanya, berdasarkan kesepakatan antara penumpang
dengan sopir MPU, sehingga kendati sopir menaikkan tarif hingga 200 persen,
pihaknya tidak bisa memberikan tegoran atau sanksi apapun. Kementerian
Perhubungan akan mengkaji kenaikan tarif angkutan umum terkait kebijakan
pemerintah pusat yang melakukan pembatasan penjualan bahan bakar
bersubsidi jenis solar di SPBU. Kenaikan tarif angkutan umum diharapkan tidak
melonjak tajam, sehingga masyarakat tidak terbebani atas kebijakan tersebut.
Perhitungan tarif itu kan diukur sesuai
(Perbandingan Jarak) kilometer dan bahan bakar. Menhub menghimbau kepada para
pengusaha transportasi untuk tidak menaikan tarif angkutan terlalu tinggi.
Menurutnya, kenaikan harga BBM Solar dari Rp 6.000 menjadi Rp 10.500 yang
menyebabkan tarif transportasi umum naik tentu akan berpengaruh terhadap
masyarakat. Sebagaimana diketahui setelah kebijakan pembatasan dilakukan
di Jakarta per 1
Agustus 2014. Pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan serupa di sejumlah
daerah pada Senin 4 Agustus 2014 mulai pukul 18.00 WIB. Antaranya Sumatera,
Kalimantan, Jawa dan Bali.
Pembatasan penjualan solar
bersubsidi dilakukan karena stok jenis bahan bakar tersebut sudah
menipis. Lewat kebijakan tersebut, pemerintah berharap konsumen yang
selama ini membeli solar bersubsidi beralih membeli solar non-subsidi yaitu
Pertamina Diesel Extra (DEX). Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan
Gas Bumi (BPH Migas) mengeluarkan kebijakan pembatasan penjualan solar dan
premium bersubsidi melalui Surat Edaran BPH Migas No. 937/07/Ka BPH/2014
tertanggal 24 Juli 2014.
Sesuai surat edaran
tersebut, penjualan solar bersubsidi tidak dilakukan di Jakarta Pusat mulai 1
Agustus 2014.Selanjutnya, mulai 4 Agustus 2014, penjualan solar
bersubsidi di SPBU di wilayah tertentu di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali
akan dibatasi pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Wilayah tertentu tersebut
difokuskan kawasan industri, pertambangan, perkebunan, dan sekitar
pelabuhan yang rawan penyalahgunaan solar bersubsidi.Kemudian, mulai 4
Agustus 2014, alokasi solar bersubsidi untuk lembaga penyalur nelayan juga akan
dipotong 20 persen dan penyalurannya mengutamakan kapal nelayan di bawah 30
ton. Sedang, mulai 6 Agustus 2014, seluruh SPBU di jalan tol tidak menjual
premium bersubsidi dan hanya menyediakan pertamax.Kebijakan pembatasan tersebut
dikeluarkan agar kuota BBM subsidi sebesar 46 juta kiloliter bisa cukup sampai dengan
akhir 2014.
6.
Kebijakan
pemerintah
Saat
ini masyarakat merasakan progam kebijakan menyangkut masalah ekonomi pemerintah
SBY-JK dan SBY-Budiono belum cukup berhasil. Progam Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Lansung Tunai
Sementara (BLSM) dinilai belum maksimal dalam sumbangsih menyejahterakan
rakyat. Selain itu, hasil dari Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) di Bali
2013 lalu disinyalir akan memperparah ekonomi dimasa yang akan datang. Perdagangan
bebas diperkirakan akan memperparah posisi Indonesia,
karena Indonesia
hanya menjadi “pelayan” negara berkepentingan, Amerika dan Cina.
Menjelang pemilihan umum anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden 2014, masyarakat disodori dengan
berbagai macam progam kebijakan ekonomi yang akan datang. Terlebih dari calon
presiden yang akan bertarung pada pemilihan presiden. Mereka telah
merumuskan langkah strategis yang akan menjadi pilihan guna meningkatkan
kualitas ekonomi, meningkatkan mutu penghasilan masyarakat, mengelolah SDA-SDM,
dan mengentaskan kemiskinan. Baik partai politik ataupun capres, semuanya
mempunyai visi menatap ekonomi mendatang. Sebut saja: Golkar dengan
Negara Kesejahteraan 2045, NasDem dengan Reformasi Ekonomi Menuju Kemakmuran
dan Kesejahteraan, PDI-P dengan Indonesia Hebat “Kedaulatan Pangan”, Prabowo
Subianto dengan Ekonomi Kerakyatan, dan tentu masih banyak lainnya. Konsep dan
rumusan kebijakan tersebut merupakan kepedulian melihat kenyataan kebijakan
ekonomi saat ini yang dirasa hopeless. Semua sah saja merumuskan kebijakan yang
akan datang demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Namun
demikian, tugas berat penerapan kebijakan tersebut adalah benturan dengan
gelombang globalisasi, terlebih disektor ekonomi. Seperti diketahui, Indonesia telah
tergabung dalam beberapa kerjasama bilateral dan multilateral dengan berbagai
negara. Sri Hartati mencatat bahwa pada Juli 2011, Indonesia melakukan kerjasama
perdagangan bebas (dalam tulisan Sri Hartati disebut FTA) di berbagai sektor
hingga 19 kesepakatan. Pada saat bersamaan, Indonesia juga telah
mempersiapkan diri menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 serta
ASEAN-China (ACFTA) yang aromanya sudah terendus saat ini. Ini artinya, Indonesia
nyemplung dalam percaturan perdagangan bebas dunia. Jika pruduksi dalam negeri
tidak mampu bersaing, maka bisa dipastikan UKM-UKM akan tergilas laju
liberalisasi perdagangan tersebut.
Dalam
menanggapi keikutsertaan Indonesia
dalam pasar bebas, ada dua kutub berseberangan Pro dan Kontra. Kutub pendukung
pasar bebas yang dianggap “neoliberal” mendukung sepenuhnya dibukanya pasar
bebas di Indonesia
dengan alasan akan membantu cadangan devisa. Dengan peluang dan untung yang
menjanjikan, pemerintah mengambil kebijakan FTA. Kutub lainnya yang kerap
menamakan diri pengusung “ekonomi kerakyatan” berdalih bahwa pasar bebas
hanya akan menggerogoti aset negara. Negara akan menjadi korban eksploitasi
negara lain, sebut saja Amerika dan Cina menjadi pasar penjualan. Merupakan hal
wajar jika berbagai kebijakan diatas menuai pro kontra.
Hal
ini akibat dari kebijakan dinilai “mlempem” tanpa hasil dan tidak memberi
implikasi signifikan dalam pengembangan ekonomi dan pemerintah tetap optimis
bahwa FTA dan paket hasil APEC akan meningkatkan ekonomi Indonesia.
Menurut Sri Hartati, perdangan bebas yang diharapkan mampu mengangkat industri
dalam negeri ternyata hanya harapan semu. Alih-alih membantu mengembangkan,
pasar bebas telah membuat tak berdaya industri regional. Para pengamat
ekonomi menyayangkan sikap Indonesia
yang terkesan “memaksakan diri” dengan ketidaksiapan dalam partisipasinya di
meja ASEAN. Penulis mencermati dialektika yang sangat menarik antarkedua kutub
di atas. Meski memiliki kelebihan, keduanya sama-sama memiliki kelemahan.
Pertama
kutub “neoliberal”, bahwa sudah menjadi rahasia umum jika kutub tersebut adalah
kendaraan negara adidaya Amerika untuk menguasai peta ekonomi dunia. Sehingga
tujuan sebagai police world tetap terjaga. Sebaliknya, perlawanan yang
ditunjukkan oleh pengusung “ekonomi kerakyatan” juga masih memiliki celah
kelemahan. Saat ini, negara tidak bisa menghindari takdir globalisasi disetiap
sektor. Jika kutub “ekonomi kerakyatan” memaksa kemandirian yang terkenal
dengan istilah berdikari itu artinya Indonesia akan lemah dalam hubungan
internasional. Apakah Indonesia
telah memiliki SDM yang memadai? Inilah yang menjadi pertanyaan besar.
Hal ini mengingatkan kembali saat Syafruddin Prawiranegara mengkritik kebijakan
Sukarno yang akan menerapkan apa yang disebut dengan Nasionalisasi Aset.
Syafruddin saat itu keberatan dengan kebijakan Sukarno karena sadar diri bahwa Indonesia
dirasa belum mampu mengelola sektor ekonomi secara mandiri. Karenanya, bantuan
asing tetap dibutuhnya sebagai penyumbang devisa.
Harapan
perbaikan ekonomi untuk mengangkat kesejahteraan rakyat ada dipundak para
capres yang sekarang gemar beriklan di televisi. Kemana kebijakan ekonomi Indonesia pasca
pilpres mendatang. Jika tekat bulat adalah “kedaulatan” dan kemandirian, maka
negara harus menyiapkan infrastruktur pembangunan ekonomi kerakyatan dengan
baik. Melakukan kalkulasi secara matang ongkos produksi dan penjualan.
Landasannya sudah termaktub dalam UUD 1945. Pengambil kebijakan tinggal
melaksanakan amanat UUD tersebut. Namun, jika romantisme pasar bebas yang telah
memanjakan masyarakat Indonesia
menjadi pilihan, pemerintah harus menyiapkan diplomat ulung untuk tetap menjaga
kekayaan Negara.
KESIMPULAN
Pada saat pemerintahan
SBY, terdapat gejolak-gejolak perekonomian Indonesia pada saat itu.
Gejolak-gejolak tersebut ialah kasus bank century, maraknya tindak pidana
korupsi yang dilakukan oleh elite politik seperti kasus Gayus Tambunan. Oleh
karena itu terlalu banyaknya masalah yang terjadi khususnya pada bidang
perekonomian, membuat masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan
SBY (jilid II). Namun, dibalik itu semua beliau juga memberi dampak positif
bagi perekonomian Indonesia, salah satunya memberikan BLT (Bantuan Langsung
Tunai) kepada masyarakat yang kurang mampu, kemudian BOS (Bantuan Operasional
Sekolah) untuk diberikan kepada peserta didik dari mulai SD, SMP, hingga SMA,
lalu beliau juga mengkonfersikan pemakaian minyak tanah ke gas.
Sedangkan pada saat
pemerintah Jokowi, kebijakan ekonomi ditujukan untuk memperbaiki dan menjaga
kestabilan perekonomian Negara. Namun, kebijakan yang diambil pemerintah tidak
hanya sekedar mengejar target inflasi yang rendah guna memperbaiki kondisi
keuangan Negara. Seharusnya tidak demikian karena kebijakan ekonomi menyangkut
pada banyak hal seperti bagaimana mendorong sektor riil, bagaimana memperbesar
kesempatan kerja, bagaimana menjaga kestabilan nilai tukar rupiah (bukan
penguatan nilai tukar) dan bagaimana menjaga keseimbangan perdagangan luara
negeri ( ekspor dan impor ).
SUMBER
2.
http://www.slideshare.net/NisaIchaEl/sejarah-12-masa-pemerintahan-sby-makalah
3.
http://www.academia.edu/8816499/Makalah_MM
4.
http://www.dw.de/jokowi-perlu-melakukan-reformasi-ekonomi-makro/a-18008542
5 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5444f9d456375/tiga-goncangan-ekonomi-tahun-pertama- jokowi-jk
Tidak ada komentar:
Posting Komentar